Sistem
Perekonomian Indonesia
Sejak berdirinya negara
Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah
merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara
individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro
Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan
bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam
proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan
sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang
disebut Demokrasi Ekonomi.
Mengapa di[ilih sistem Demokrasi ekonomi, karena
menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif,
diantaranya adalah :
- Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
- Warga
negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya
serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak
milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat.
- Potensi,
inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya
dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak
mengizinkan adanya :
Free fiht liberalism, yaitu
adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan
terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat
semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
Etatisme, yaitu
keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan
kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat
hanya bersikap pasif saja
Monopoli, suatu
bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak
memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang
monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya
permainan.
Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia
menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’
namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah
terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan
bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian
juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun
1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian
Indonesia adalah :
- Program
tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh
politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada
masalah politik bukan masalah ekonomi.
- Akibat
lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan
untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan
politik dan perang.
- Adanya
kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang
pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :
- Semakin
rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya
nilai ekspor kita.
- Hutang
luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
- Defisit
anggaran negara yang makin besar
- laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi
Komentar
Posting Komentar